“Meningkatkan Pendidikan Dasar Untuk Semua”

Nama               : Budi Hartono

NRP                :100231100083

Mata kuliyah   :ekonomi pembangunan

 

“Meningkatkan Pendidikan Dasar Untuk Semua”

 

Indonesia merupakan Negara yang cukup berhasil dalam bidang pendidikan, karena di indonesia sudah mempunyai target, yaitu wajib belajar 9 tahun, program ini diterapkan dengan ketentuan yang terhitung  dari 6 tahun SD dan 3 tahun SMP, sementara target global MDGs  yaitu pendidikan setara 6 tahun. Hal ini menuai kontroversi atau sangat bertolak belakang dari apa yang sudah di rencanakan oleh pemerintah. Karena dari sekian data yang ada Pada kenyataannya, banyak anak di indonesia yang tidak dapat menempuh pendidikan di sekolah dasar dengan baik.

Fenomena yang terjadi pada saat ini, anak-anak yang ada di Indonesia bukan banyak yang tidak mampu untuk  bersekolah, malainkan dari anak indonesia yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah, yang pada awalnya mereka duduk ditingkat dasar (SD), kini banyak diantara mereka yang harus harus menjadi korban dari putusnya mereka dalam menempuh pendidikan agar dapat menempuh kejenjang yang lebih tinggi harus diseleksi oleh ujian akhir yang yang harus dihadapi oleh tingkat kelas yang lebih tinggi atau frase kenaikan jenjang dari pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lenih tinggi. Dari penyeleksian tersebut akhirnya banyak diantara mereka yang tidak lulus. fenomena tersebut sangat memperihatinkan karena pendidikan yang mereka jalani, kini putus di tengah jalan. sehingga cita-cita mereka hilang dan banyak yang putus harapan, dengan kata lain penentuan pendidikan mereka hanya di tentukan dalam waktu satu minggu saja.

Sebenarnya pemerintah memang sudah membuat kebijakan untuk mengatasi jumlah anak yang tidak lulus pendidikan dasar, yakni dengan kejar paket. Namun meskipun pemerintah sudah mencanangkan hal tersebut, masih banyak anak-anak yang malu untuk mengikuti ujian yang ke dua kalinya, atau kejar paket. Dari data yang saya ketahui banyak masyarakat menyatakan bahwa Sebenarnya yang berhak untuk memutuskan kenaikan, atau kelulusan anak didik adalah gurunya sendiri. Karena guru yang lebih tahu dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh siswanya.

Dalam kondisi yang ada sekarang, yang memutuskan lulus tidaknya siswa itu adalah dari departemen pendidikan. Semua soal ujian yang membuat itu adalah departemen pendidikan, Bukan dari guru yang mengajarnya. Alhasil banyak anak yang tidak lulus, Karena soal ujian yang di berikan kepada seluruh siswa yang ada di indonesia tidak sama dengan apa yang telah di ajarkan oleh gurunya. Dari data yang ada dalam sekolah-sekolah swasta kurikulum yang diajarkan tidak sama dengan ketentuan departemen pendidikan. Sehingga pada saat ujian banyak siswa yang tidak dapat menjawab semua pertanyaan dalam soal tersebut. Dari kejadian tersebut akhirnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan atau pembocoran soal ujian dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menciptakan pendidikan dengan kualitas yang baik pemerintah harus membuat kebijakan dengan baik dan tegas untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak banyak menuai kontroversi.

Sebenarnya anak-anak yang putus sekolah itu bukan satu-satunya atas dasar karena mereka tidak lulus ujian, namun banyak dari mereka yang sudah lulus, tapi tidak melanjutkan sekolah juga. Hal ini dikarenakan adanya dari faktor orang tua. sebagian orang tua memerlukan anak-anak mereka untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan juga karena tidak mampu membayar biaya sekolah, keperluan anak sekolah itu besar, baik untuk uang sekolah ataupun seragam. Selain itu, untuk transportasi, makanan, buku atau perlengkapan tambahan.

Disamping itu, sekolah juga dapat menimbulkan masalah jika tidak bisa memberikan sesuatu yang bernilai bagi anak-anak. Sekolah, misalnya, bisa saja tidak memiliki buku atau peralatan yang memadai. Sementara bangunannya tidak layak digunakan, dan anak-anak kebanyakan memilih sekolah yang favorit, yang mana orang tua mereka tidak dapat membayar semuanya itu.

Sebenarnya pemerintah sudah menfasilitasi, melalui program operasional sekolah (BOS). yang di ambil dari pengeluaran pemerintah. Dan bantuan tersebut  yang di berikan berjumlah 25 dollar per anak/tahun, sehingga orang tua murid tidak perlu menanggung biaya sekolah yang terlalu mahal. Sebenarnya, Undang-Undang Dasar dan UU tentang Pendidikan Nasional mensyaratkan belanja negara yang cukup besar. Peraturan tersebut menyebutkan, pada tahun 2009 paling tidak 20% dari anggaran pusat maupun daerah, harus digunakan untuk pendidikan. Dan ini tidak termasuk gaji para guru, yang proporsinya lebih dari anggaran,tanpa gaji guru proporsi tahun 2007 hanyalah 9%,  sehingga untuk mencapai 20% perlu kenaikan yang sangat luar biasa. Akan  tetapi pada kenyataannya BOS tersebut banyak yang menyalah gunakan,  sebagian besar di berikan terhadap semua guru, dan juga sebagian besar uang tersebut tidak sampai ke sekolah ada yang menyelewengkan.

Selain anak-anak yang putus sekolah, dan BOS,  juga masalah guru yang tidak konsisten dalam mengajar,  karena gaji yang di berikan terlalu rendah, dan banyak dari mereka malah tidak hadir di waktu pelajaran akan di mulai. Pada 2004, sebuah survei di lebih dari 2.000 sekolah menemukan seperlima dari para guru tidak hadir. Dengan demikian  lebih baik memiki guru dalam jumlah yang sangat kecil tetapi di gaji lebih dari gaji yang sebelumnya, agar bisa meluangkan waktunya di sekolah. dan ini merupakan juga faktor dari anak-anak putus sekolah.

Dari peristiwa diatas pemerintah seharusnya harus lebih tegas dalam menentukan kebijakan, supaya tidak menimbulkan bnyak kontroversi. Dari semua program yang talah di canangkan oleh  pemerintah untuk membantu meningkatkan kwalitas pendidikan yang ada di Indonesia, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang  telah di targetkan, pemerintah harus selalu mengontrol dan memberikan sanksi yang tegas bagi semua pihak yang menyalah gunakan fasilitas sekolah dalam menunjang kwalitas pendidikan di Indonesia.

 

 

 

REFRENSI

  1. Wold Bank, 2006. Making the New Indonesia Work for the Poor, Jakarta Work Bank.
  2. Depdiknas, 2005b: Educational Indicators in Indonesia, 2004/2005. Jakarta, Ministry of National Education.
  3. Usman, S. akhmadi, and D Suridarma, 2004. When Teachers are Absent: Where do They Go and What is the Impact on students? Jakarta, SMERU.
  4. UNESCO/PAPPITEK LIPI, 2006. The achievement of Gender parities in Basic Education in Indonesia:Challenges and Strategies towards Basic Education for All. Jakarta

 

By budihartono21

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s