EKONOMI PEMBANGUNAN

PROPOSAL

SYSTEM POLITIK DAN PEMBANGUNAN

 

 

 Oleh :

Budi Hartono (100231100083)

 

Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi

UniversitasTrunojoyo Madura

2011-2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Selama 30 tahun dan hingga saat ini, Indonesia alami ketergantungan dengan luar negeri. Dampaknya, Pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyat dan utang terus menumpuk. Sejalan dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Persoalan ekonomi bangsa ini bermula dari ketidak mampuan pemerintah sejak Orde Baru mengatasi utang yang membelenggu perekonomian. Pasca krisis moneter 1997/1998, utang luar negeri (ULN) pemerintah membengkak menjadi sekitar 68,064 miliar dollar AS pada akhir 2011, dari sekitar 53,8 miliar dollar AS sebelum krisis.

Jika di tambah Surat Berharga Negara (SBN) Rp 1.188 triliun, secara keseluruhan total utang pemerintah Rp 1.803 triliun. Utang pemerintah terus meningkat hingga mencapai Rp 1.960 triliun pada Mei 2012, meningkat sekitar Rp 157 triliun dari akhir 2011. Meski nominal utang terus meningkat, rasio utang terhadap PDB menurun dari sekitar 80 persen pada 2000 menjadi 24,1 persen pada pertengahan 2012.

Sangat di sayangkan, penambahan utang pemerintah ini tak memberi pengaruh pada peningkatan kualitas pembangunan ekonomi, yang tecermin dari meningkatnya kesejahteraan rakyat. Laporan UNDP (2011) tentang Indeks Pembangunan Manusia menempatkan Indonesia di posisi ke-124 dari 187 negara. Posisi ini satu peringkat di bawah Afrika Selatan dan lebih buruk dari lima negara tetangga: Singapura (26), Brunei (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112).

Akibat beban hutang ini, belanja negara tidak mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat karena terus menekan porsi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Pada 2010, realisasi pembayaran cicilan dan pokok utang di APBN mencapai Rp 215.546 triliun. Ini setara 20,6 persen dari total realisasi belanja negara 2010 yang berjumlah Rp 1.042,12 triliun. Angkanya meningkat lagi menjadi Rp 240.517 triliun pada 2011, bahkan dalam pagu APBN-P 2012 mencapai mencapai Rp 322.709 triliun (DJPU, Mei 2012).

Kondisi ini mengindikasikan, setiap tahun pemerintah secara konsisten memberi ”subsidi” dalam bentuk transfer pembayaran utang yang dinikmati negara-negara kaya dan pemilik surat berharga negara, termasuk sektor perbankan yang menikmati warisan berlimpah dari pembayaran bunga obligasi perbankan.

Selain  transfer kapital yang sangat besar ke luar negeri untuk pembayaran utang, ULN juga memunculkan konsekuensi ekonomi-politik. Salah satunya, persyaratan adanya reformasi kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar, dalam persetujuan utang, sebagai bentuk pelembagaan intervensi asing dalam perekonomian nasional.

 

 

 

1.2  PERMASALAHAN

—  Apakah indonesia bisa menghapus ketergantungannya terhadap hutang luar negeri?

—  Apakah ekonomi politik mampu membawa indonesia ke arah yang lebih baik?

 

1.3  TUJUAN

Tujuan penelitian ini agar supaya Indonesia tidak selamanya ada di bawah kekuasaan Negara-negara lain, dan perekonomian yang sudah kacau balau dapat terseselaikan.

 

1.4  MANFAAT

Pembangunan di Indonesia semakin bagus selayaknya yang di harapkan oleh seluruh rakyat (kesejahteraan), juga tidak selamanya menjadi Negara yang berkembang, akan tetapi menjadi Negara yang maju.

 

 

 

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  KETERGANTUNGAN TERHADAP HUTANG LUAR NEGERI

Di awal sudah di singgung bahwa Selama 30 tahun dan hingga saat ini, Indonesia mengalami ketergantungan dengan luar negeri. Dampaknya, Pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyat dan utang terus menumpuk. Yang mana pemerintah harus mengoptimalisasi pajak yang mengurangi ketergantungan pada utang dan memobilisasi sumber penerimaan negara dari dalam negeri di luar utang menjadi agenda penting untuk segera dilakukan. Demikian pula, optimalisasi penerimaan negara dari perpajakan, renegosiasi bagi hasil dari izin serta kontrak karya pertambangan migas, mineral, batubara dan sumber daya alam lain yang selama ini lebih menguntungkan pihak asing dan segelintir elite di dalam negeri.

Pembenahan terhadap pengelolaan BUMN juga penting dilakukan agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Langkah lain, mengupayakan penghapusan utang haram dan tak sah dengan kreditor dan menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan yang sangat tak adil bagi rakyat. Selama tak ada upaya ke sana, kekhawatiran soal utang akan terus muncul.

Adapun semua itu Negara Indonesia tidaklah sanggup menuntaskan persoalan tersebut, karena pajak yang di pungut tidak dapat menutupi hutang yang begitu banyak, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin terbengkala. Pemerintah seharusnya lebih memperbanyak penerimaan dari pada pengeluaran Negara.

Dari pernyataan di atas yang menyebabkan terjadinya hutang luar negeri yaitu terjadinya krisis ekonomi,yang mana krisis ekonomi tersebut mengakibatkan hutang luar negeri yang begitu penting bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, hutang luar negeri yang terlalu besar tersebut juga menyebabkan Indonesia semakin terperosok dalam jurang krisis berkepanjangan.

Menurut teori Harrod Domar, hutang luar negeri dinegara berkembang disebabkan oleh ketidak cukupan tabungan domestik untuk membiayai pembangunan (Williamson, 1985). Penjelasannya sebagai berikut, angka pertumbuhan ( growth ), diperoleh dengan membagi tabungan domestik ( saving ), dengan rasio output kapital. Apabila tabungan domestik tidak mencukupi untuk mengejar proyeksi angka pertumbuhan tinggi, diperlukan hutang luar negeri.

Fenomena besarnya hutang luar negeri Indonesia disebabkan oleh dua hal:  pertama , faktor internal. Pemerintah Orde Baru pada awal tahun 60-an mengesahkan UU Penanaman Modal pada tahun 1967. UU tersebut berimplikasi terhadap arus modal asing di Indonesia. Pada awal 70-an pemerintah Indonesia seolah-olah mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia mulai memasuki era market economy sehingga modal asing (termasuk pinjaman luar negeri) sangat diharapkan. Akan tetapi, kebiasaan mengharapkan pinjaman luar negeri ini mengakibatkan ketergantungan kronis terhadap hutang luar negeri dan sedikit banyak membunuh kreativitas para ekonom pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendanaan dalam negeri. Kedua , faktor eksternal. Lembaga donor asing memandang Indonesia pada akhir 60-an mengalami masa transisi baik secara ekonomi maupun politik, sehingga membutuhkan bantuan. Dalam perkembangannya, ketika Indonesia mengalami booming ekonomi pada awal dekade 90-an, para kreditor dengan senang hati memberi pinjaman kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan, selain Indonesia termasuk  good boy dalam soal pembayaran hutang, prospek ekonomi Indonesia yang demikian cerah (waktu itu)menambah optimisme para kreditor bahwa pinjaman mereka akan memberikan penghasilan berupa bunga dalam jumlah besar.

Hutang luar negeri Indonesia adalah warisan dari orde KKN Orde Baru, jadi adalah tidak adil jika membebankan pembayarannya kepada 200 juta jiwa rakyat Indonesia yang sebagian besar tidak merasakan “nikmatnya” hutang luar negeri tersebut. Untuk itu, ada baiknya pemerintah Indonesia mencoba bernegosiasi dengan para kreditur untuk menerapkan odious debt  . Odious debt  adalah hutang yang diperoleh pemerintah lalim dan penindas, namun bukan untuk kepentingan negara tetapi untuk memperkuat kekuasaan, dikorup dan disalah gunakan (Sack, 1923). Hutang luar negeri sulit untuk dihilangkan dari struktur perekonomian nasional apalagi dalam jangka pendek. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah mengurangi hutang luar negeri tersebut sampai pada tingkat yang proporsional. Selain itu, urgensi manajemen hutang yang baik diperlukan untuk meminimalisir kebocoran.

Masalah yang akan dihadapi pemerintah sekarang adalah bagaimana mencari sumber dana untuk membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo tahun mendatang. Mencari sumber dana dalam negeri dalam kurun waktu satu tahun ke depan hampir tidak mungkin. Membiarkan perekonomian menuju situasi default  akan semakin meperburuk kredibilitas Indonesa di mata kreditur, selain itu ancaman default pasti akan menjatuhkan nilai tukar. Untuk itu pemerintah perlu melakukan negosiasi secara intens agar ada penundaan pembayaran. Aternatif yang ada hanya melalui peningkatan penerimaan pajak, privatisasi dan displin fiscal.

Beban pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah berdampak pada beban APBN yang semakin berat dan arus modal keluar semakin deras menurun, diimbangi peningkatan laju ekspor. Lebih jauh lagi, investasi pemerintah (belanja pembangunan) semakin tertekan karena alokasi dana untuk membayar cicilan utang dan bunganya.Beban cicilan dan bunga utang pemerintah yang semakin besar menggeser alokasi dana-dana untuk pengeluaran pos lain. Secara tidak langsung, masyarakat terkena dampaknya dengan berkurangnya proporsi pengeluaran untuk pos-spos yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat ( Faisal H.Basri, 2002:254)

2.2  POLITIK DALAM PEREKONOMIAN

Dalam kehidupan masyarakat maka akan dapat terlihat bahwa politik dan ekonomi saling berhubungan dan bergantung, keduanya saling membutuhkan. Salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tampa iringan satu sama lain. Bila di telaah satu per satu, ekonomi berperan dalam menyejahterakan rakyat dengan cara mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi suatu negara dan juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan politik berperan menciptakan iklim yang mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat banyak.

Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan timbal balik yang dapat di kaji secara mendalam dengan sebuah teori social yaitu teori sibernetika dan talcott parsons sebagai kerangka berfikirnya. Didalam teori sibernatika, parson menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu system social yang besar, yang di dalamnya terdiri dari sub-subsistem, yaitu :

  1. Subsistem budaya.
  2. Subsistem social.
  3. Subsistem politik.
  4. Subsistem ekonomi.

Penjelasan singkat akan fungsi semua subsistem tersebut, yaitu: sebagai subsistem budaya, hukum mempertahankan pola-pola nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Sebagai subsistem social, hukum berfungsi melakukan integrasi mengatur kegiatan individu. Sebagai subsistem ekonomi, hukum melakukan adaptasi dengan suatu kegiatan ekonomi yang merubah berbagai sumber daya yang terdapat disekitar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Di berbagai negara, pengaruh pemerintahan terbesar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalam pemerintahan modern yang lahir dari ide dan sistem ekonomi, tuntutan lapangan kerja, modal hak milik tanah,  penurunan dan kenaikan ekonomi, serta kemajuan teknologi. (Anonim, 2010 dalam Perekonomian dan Politik dalam Data serta Hubungannya), sistem ekonomi pada negara bersistem politik sosialis, mereka mengijinkan negara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam studi ekonomi politik, negara tidak terlepas dari peranannya sebagai regulator ekonomi yang legitimasi.

Sejak wacana globalisasi diperkenalkan pasca berakhirnya perang dingin, globalisasi menandai era terjadinya integrasi ekonomi secara besar-besaran. Depresi Ekonomi di tahun 1930an membuktikan bahwa pasar tidak bisa benar-benar diberi kebebasan seluas-luasnya sebagaimana ide-ide pendukung liberalisasi ekonomi milik Adam Smith. Pada kenyataannya sejak tahun 1944, berdirinya institusi moneter internasional membuktikan bahwa perekonomian pada hakikatnya harus dipolitisasi supaya selalu melayani kepentingan nasional negara tertentu. Pendukung merkantilisme menganggap perekonomian merupakan subordinat politik. Dengan kata lain, selalu ada bentuk intervensi pemerintah untuk kemudian terlibat dalam manajemen perekonomian negara. Selain itu, bentuk lain korelasi politik dan ekonomi terletak pada situasi dan kondisi politik negara yang mempengaruhi arus modal dan investasi. Apabila pemerintah nasional gagal menyediakan keamanan kondusif yang menyediakan confidence kepada investor maka sangat potensial terjadi capital flight yakni larinya modal domestik ke luar negeri maupun larinya modal asing (Gilpin, 1987).

Pada perkembangan selanjutnya ekonomi menjadi salah satu faktor penentu posisi perpolitikan negara secara struktural karena perekonomian menjadi unsur yang tidak bisa lepas dari atribut power suatu negara (Mingst, 2009). Ekonomi dan politik sendiri merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Faktanya China dan India menjadi negara besar karena pertumbuhan ekonominya dibekali “power” yang esensial dalam ikut serta percaturan politik internasional. China, Pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu pada tahun 2008 hanya 9,4%, turun dibanding pertumbuhan tahun 2007 sebesar 11,9%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Indonesia merupakan Negara yang mengalami ketergantungan terhadap hutang luar negeri, yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengoptimalkan pajak, akan tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan ketergantungannya terhadap hutang negeri. Karena paajak yang di pungut oleh pemerintah terlalu sedikit. sehingga kesejahteraan masyarakat semakin terbengkala. Oleh karena itu Pemerintah seharusnya lebih memperbanyak penerimaan dari pada pengeluaran Negara.

Dari pernyataan di atas yang menyebabkan terjadinya hutang luar negeri yaitu terjadinya krisis ekonomi,yang mana krisis ekonomi tersebut mengakibatkan hutang luar negeri yang begitu penting bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, hutang luar negeri yang terlalu besar tersebut juga menyebabkan Indonesia semakin terperosok dalam jurang krisis berkepanjangan.

Berasnya hutang luar negeri Indonesia disebabkan oleh dua hal:  pertama , faktor internal. Pemerintah Orde Baru pada awal tahun 60-an mengesahkan UU Penanaman Modal pada tahun 1967. Kedua , faktor eksternal. Lembaga donor asing memandang Indonesia pada akhir 60-an mengalami masa transisi baik secara ekonomi maupun politik, sehingga membutuhkan bantuan.

Selanjutnya, hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan timbal balik, yang saling berhubungan dan bergantung, keduanya saling membutuhkan. Salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tampa iringan satu sama lain. Bila di telaah satu per satu, ekonomi berperan dalam menyejahterakan rakyat dengan cara mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi suatu negara dan juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan politik berperan menciptakan iklim yang mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat banyak.

Hukum politik sebenarnya dapat menjadikan Negara Indonesia menjadi negara yang maju, dengan satu catatan, tidak adanya politik yang bisa buat Negara kita di kelolah oleh Negara asing,atau di jual semua sumber daya yang kita miliki, dan tidak adanya korupsi yang selalu menghilangkan uang Negara dengan kepentingan dirinya sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. (CIA, 2010 Dalam https://www.cia.gov/library/publications/the-world factbook/geos/in.html).
  2. http://desmawathasie.blogspot.com/2010/09/analisis-pengaruh-utang-luar-negeri_14.html .
  3. Dumairi, perekonomian indonesia, Elangga, Jakata, 1999.
  4. Jalil, abdul, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan teknologi, makalah dalam majalah masalah-masalah hukum edisi VII?oktober-desember 1999
  5. http://www.forum-politisi.org/downloads/Hubungan_Ekonomi_dan_Politik.pdf).

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s